Ketua GTPP Covid-19 Setjen DPR RI Nunu Nugraha saat rapat evaluasi di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Foto : Runi/Man

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan perkantoran di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaring sejumlah persoalan yang harus disikapi dalam menjawab tantangan yang terjadi di tatanan normal baru (new normal) ini.

Dipimpin Ketua GTPP Covid-19 Setjen DPR RI Nunu Nugraha, ia mengakui bahwa dukungan pelayanan Setjen terhadap aktivitas kedewanan dalam tatanan normal baru ini perlu ditingkatkan, salah satunya kegiatan Dewan yang akan memasuki masa reses dan hampir sebagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan melakukan kunjungan kerja, perlu difasilitasi untuk rapid test untuk Anggota Dewan sebelum melaksanakan kunker.

“Rapat ini kita akan menindaklanjuti surat yang masuk. Pertama, ada tindaklanjut yang harus ditindaklanjuti dari hasil rapat BURT dengan Jamkestama. Nah sekarang ini sudah mau kunker reses, jadi mungkin nanti (Bagian) Yankes (Pelayanan Kesehatan) kesiapannya seperti apa untuk Rapid Test bagi Anggota DPR yang mau kunker. Dan sejuah mana kerja sama dengan Jasindo. Karena ini juga menyangkut selain Anggota, yakni TA dan SAA,” ujar Nunu Nugraha saat rapat evaluasi di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Nunu yang juga menjabat sebagai Plt Deputi Administrasi tersebut mengungkapkan bahwa nantinya surat keterangan bebas Covid-19 ini akan dikeluarkan oleh Bagian Yankes untuk para Anggota DPR RI yang akan melakukan kunker. Karena itu Yankes diminta untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Jasindo, selaku penyelenggara Jamkestama (Jaminan Kesehatan Utama).

“Jadi harus dikomunikasikan dengan Jasindo dan Jamkestama, karena minggu depan ini sudah mulai reses dan hampir semua Komisi mengadakan kunker, tapi rata-rata kunker di Jawa Barat. Hasil keputusannya itu rapid test di Yankes dan Yankes mengeluarkan surat keterangan hasil rapid test itu. Nah itu harus diantisipasi jangan sampai nanti Anggota DPR mau kunker, tapi Jasindo belum siap,” ujar Nunu. 

Dalam rapat evaluasi ini turut hadir Kepala Biro Kepegawaian Rahmad Budiaji, Kepala Pusat Penelitian Indra Pahlevi beserta pejabat Eselon II Setjen DPR RI secara virtual. Diharapkan melalui rapat evaluasi ini dapat meningkatkan pelayanan Setjen DPR RI terhadap kedewanan di era tatanan normal baru. (hs/sf)